Jakarta — Biaya kesehatan di Indonesia melonjak hingga 17,9 persen, menjadikan inflasi medis tertinggi di Asia Tahun 2025. Angka ini memaksa industri asuransi kesehatan mengubah strategi besar-besaran demi menjaga keberlanjutan premi sekaligus akses layanan bagi masyarakat.
Inflasi Medis Indonesia Paling Tajam se-Asia
Berdasarkan Indonesia Health Benefits Study 2025, laju inflasi medis Indonesia mencapai 17,9 persen — jauh melampaui rata-rata negara-negara tetangga. Tekanan ini berasal dari kenaikan harga obat, biaya rawat inap, hingga meningkatnya frekuensi pemanfaatan layanan kesehatan oleh pasien.
Industri asuransi kesehatan kini berada di persimpangan. Di satu sisi, premi harus disesuaikan agar perusahaan tetap bisa membayar klaim. Di sisi lain, kenaikan premi yang terlalu tinggi berisiko membuat masyarakat enggan membeli proteksi kesehatan. Kondisi ini mirip dengan dinamika yang terjadi pada sektor stimulus ekonomiRp7,8 triliun yang baru saja disetujui pemerintah.
OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Stabilkan Ekosistem
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons tekanan ini dengan menerbitkan POJK No. 36 Tahun 2025. Regulasi tersebut menata ulang ekosistem asuransi kesehatan melalui beberapa pilar utama: penguatan manajemen risiko, penerapan co-payment, implementasi mekanisme utilization review, serta perluasan perlindungan konsumen.
“Tantangan asuransi kesehatan bersifat sistemik dan memerlukan kolaborasi antara regulator, industri asuransi, penyedia layanan kesehatan, dan perusahaan pengguna,” demikian penjelasan dari kajian Indonesia Health Benefits Study 2025.
Forum Besar Bahas Masa Depan Asuransi Kesehatan
Untuk merespons dinamika ini, CNBC Indonesia akan menggelar Health Insurance Ecosystem Forum 2026 pada 3 Juni mendatang. Acara ini akan dihadiri oleh sejumlah pemangku kebijakan dan pelaku industri, termasuk Ogi Prastomiyono selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, serta Muhammad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Sesi panel juga akan menghadirkan Iing Ichsan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, dan Yulius Bhayangkara, Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia. Forum ini menjadi wadah strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi atas krisis inflasi medis yang terus membayangi industri asuransi kesehatan nasional. Sebelumnya, BPOM juga telah menyiapkan regulasi agar jamu fitofarmaka bisa ditanggung BPJS Kesehatan.
Apa Artinya bagi Masyarakat?
Bagi masyarakat luas, situasi ini memiliki dampak langsung. Biaya premi asuransi kesehatan berpotensi terus naik seiring melambungnya biaya medis. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, akses layanan kesehatan berkualitas bisa semakin terbatas, terutama bagi kelompok menengah ke bawah.
POJK No. 36 Tahun 2025 diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan perlindungan konsumen. Mekanisme co-payment dan utilization review diyakini bisa menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan. Namun, implementasinya masih perlu diawasi ketat agar tidak justru mempersulit akses masyarakat terhadap pengobatan yang diperlukan.
