Jakarta — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan perintah militer untuk memperluas penguasaan wilayah hingga mencakup 70 persen Jalur Gaza. Keputusan ini dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025 dan berpotensi memicu eskalasi baru di kawasan Timur Tengah.
Dalam konferensi pers di permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, Netanyahu menyatakan bahwa militer Israel saat ini sudah menguasai 60 persen wilayah Gaza. Ia kemudian menginstruksikan pasukan untuk meningkatkan cengkeraman hingga 70 persen. Situasi ini menambah panjang daftar ketegangan di kawasan, setelah sebelumnya AS dan Iran juga sepakati gencatan senjata 60 hari dengan berbagai syarat yang masih menjadi penghalang.
“Sekarang kami terus menekan Hamas. Saat ini kami sudah menguasai 60 persen wilayah di Jalur Gaza,” ujar Netanyahu dalam video yang disiarkan Channel 12 Israel, Jumat 29 Mei 2026.
Sebelumnya, berdasarkan ketentuan gencatan senjata, militer Israel hanya diperbolehkan menguasai 50 persen wilayah Gaza. Netanyahu juga mengungkapkan rencana untuk menguasai sisa wilayah yang belum dikuasai.
“Kami menekan mereka dari segala arah. Sisanya akan kami selesaikan nanti,” katanya.
Gencatan Senjata Semakin Rapuh
Perintah ini dikeluarkan di tengah proses negosiasi fase kedua gencatan senjata yang masih mandek selama berbulan-bulan. Fase kedua seharusnya mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan bertahap tentara Israel dari wilayah yang dikuasai.
Dalam kesepakatan awal, pasukan Israel diharapkan mundur ke belakang “garis kuning” — batas pemisah antara wilayah yang dikuasai Hamas dan area yang dikendalikan militer Israel. Namun realita di lapangan justru menunjukkan kebalikannya.
Pada 15 Mei lalu, Netanyahu juga mengumumkan perluasan penguasaan militer Israel di Jalur Gaza. “Saat itu ada yang mengatakan keluar, keluar. Tapi kami tidak keluar. Hari ini kami menguasai berapa? 60 persen. Besok nanti kita lihat,” ucapnya kala itu.
Korban Meningkat, Odeh Tewas
Situasi di Gaza masih dilanda kekerasan setiap hari. Militer Israel dan Hamas saling menuding telah melanggar gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. Ketegangan ini juga berdampak pada stabilitas ekonomi global, termasuk fluktuasi harga minyak dunia yang sempat anjlok hampir 17 persen dalam dua pekan seiring harapan gencatan senjata AS-Iran.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang berada di bawah otoritas Hamas, lebih dari 900 orang tewas sejak gencatan senjata diberlakukan. Data kementerian tersebut dinilai kredibel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Israel pada Rabu mengklaim telah membunuh pemimpin baru sayap bersenjata Hamas di Gaza, Mohammed Odeh, setelah sebelumnya menewaskan pendahulunya awal bulan ini. Odeh menjadi kepala keempat Brigade Ezzedine Al-Qassam yang diklaim telah dibunuh Israel sejak perang Gaza dimulai.
Sejak serangan Hamas pada Oktober 2023, Israel secara sistematis memburu para pemimpin kelompok tersebut, baik di Gaza maupun di wilayah lain di kawasan Timur Tengah. Konflik ini juga memicu insiden lintas batas, termasuk ketika drone Rusia menghantam wilayah Rumania yang memicu respons NATO.
Rencana “Migrasi Sukarela” Gaza
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, kembali menegaskan tujuan negaranya untuk mengakhiri kekuasaan Hamas di wilayah Palestina tersebut. Ia juga menyinggung rencana pemindahan paksa warga Gaza.
“Rencana migrasi sukarela dari Gaza juga akan dijalankan, semuanya akan dilakukan pada waktu dan dengan cara yang tepat,” ujarnya.
Pernyataan ini menuai kecaman internasional, mengingat rencana pemindahan penduduk sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Situasi di Gaza terus memburuk, dengan jutaan warga mengungsi dan akses kemanusiaan terbatas.
