Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan baru yang memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti di tahun 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 dan berlaku untuk pembelian rumah tapak maupun satuan rumah susun.
Fasilitas PPN DTP mencakup 100 persen dari PPN terutang untuk bagian harga jual hingga Rp2 miliar, dengan syarat harga jual properti maksimal Rp5 miliar. Periode pemberian fasilitas ini berlaku untuk properti yang diserahkan pada masa pajak Januari hingga Desember 2026. Masyarakat yang sebelumnya telah menikmati fasilitas bebas pajak properti tetap diizinkan memanfaatkan kemudahan ini untuk pembelian rumah lain.
Syarat dan Ketentuan Berlaku
Purbaya sebelumnya juga telah menyampaikan wacana perpanjangan fasilitas PPN DTP rumah sebesar 100 persen hingga 31 Desember 2027. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk terus mendorong sektor properti nasional agar tetap bergeliat di tengah tantangan ekonomi global.
Dengan potongan PPN hingga 100 persen, pembeli bisa menghemat puluhan juta rupiah untuk setiap transaksi pembelian properti berskala Rp2 hingga Rp5 miliar. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang berencana memiliki hunian pertama atau menambah portofolio properti.
Dampak terhadap Pasar Properti
Sejumlah pengembang properti pun langsung merespons kebijakan ini dengan menghadirkan berbagai program menarik. Paramount Land menggelar pameran properti dengan penawaran bebas PPN DTP untuk berbagai produk hunian dan komersial di Paramount Gading Serpong dan Paramount Petals.
“Melalui pameran properti 2026, kami ingin memberikan kemudahan sekaligus nilai tambah bagi konsumen dalam memiliki properti impian, khususnya di Paramount Gading Serpong dan Paramount Petals yang menghadirkan produk properti berkualitas tinggi dengan potensi investasi optimal,” ujar Direktur Paramount Land, Chrissandy Dave.
Strategi Pemerintah Dongkrak Sektor Properti
Fasilitas PPN DTP ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang telah diterapkan pemerintah sebelumnya. Dengan perpanjangan hingga 2026, pemerintah berharap sektor properti dapat terus menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain insentif pajak, pemerintah juga terus menggencarkan program perumahan nasional. Kombinasi kebijakan fiskal yang progresif dan program perumahan ambisius ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan hunian bagi jutaan masyarakat Indonesia. Terkait hal ini, BTN juga telah menyalurkan jutaan unit KPR subsidi untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah memiliki hunian.
Bagi masyarakat yang berencana membeli rumah di tahun 2026, memanfaatkan fasilitas PPN DTP menjadi langkah strategis untuk mendapatkan hunian impian dengan biaya yang lebih ringan. Namun perlu diperhatikan bahwa kenaikan suku bunga BI Rate turut mempengaruhi cicilan KPR, sehingga calon pembeli perlu mempertimbangkan secara matang kemampuan keuangan mereka.
