Jakarta — Harga sewa rumah di kota-kota besar Eropa kini menjerit. Barcelona, Amsterdam, dan Berlin menjadi tiga kota di mana tagihan sewa memakan lebih dari 40% gaji pekerja. Fenomena ini memicu gelombang kemarahan publik dan mendorong pemerintah bergerak cepat dengan berbagai kebijakan baru.
Krisis perumahan Eropa bukan sekadar soal harga tinggi. Masalah utamanya terletak pada pasokan rumah yang tertinggal jauh dari permintaan. Spanyol sendiri kekurangan sekitar 700 ribu unit rumah, sementara jumlah rumah tangga melonjak 1,2 juta sejak 2021 akibat arus imigrasi besar-besaran.
Barcelona Jadi Simbol Krisis Sewa
Di Barcelona, apartemen kosong kini bak barang lelang. Satu unit flat bisa menerima 200 pertanyaan hanya dalam satu jam setelah dipasang di internet. Dalam sehari, unit itu biasanya sudah berpindah tangan. Situasi ini terjadi di distrik Eixample, kawasan elegan yang selama puluhan tahun menjadi simbol kelas menengah kota.
Persaingan datang dari berbagai arah. Pekerja asing, digital nomad, pemburu rumah kedua, hingga warga lokal berebut kamar sempit di pinggiran kota. Harga sewa di banyak kota besar Eropa memang sudah melampaui batas wajar. Biaya sewa menghabiskan lebih dari 40% gaji rata-rata pekerja, jauh di atas ambang aman finansial rumah tangga.
Spanyol Kekurangan 700 Ribu Unit Rumah
Akar masalah krisis perumahan Eropa terletak pada defisit pasokan yang parah. Spanyol menjadi contoh paling ekstrem. Bank Sentral Spanyol memperkirakan negara itu kekurangan sekitar 700 ribu unit rumah. Pembangunan rumah baru bahkan belum mencapai 90 ribu unit per tahun. Fenomena ini mengingatkan pada tren serupa yang terjadi di Eropa di mana harga properti Eropa meroket 25% dalam satu dekade.
Tekanan tambahan datang dari pembeli asing. Di sejumlah wilayah pesisir Spanyol, warga asing menyumbang hampir seperlima pembelian rumah. Banyak properti berubah fungsi menjadi aset investasi atau rumah musim panas, bukan hunian tetap bagi warga lokal.
Jerman dan Prancis Juga Tersiksa
Jerman menghadapi masalah serupa. Negara itu membutuhkan sekitar 400 ribu unit rumah baru setiap tahun, tetapi pembangunan riil hanya mencapai separuhnya. Di Prancis, kebutuhan rumah baru diperkirakan sekitar 520 ribu unit per tahun, namun pembangunan diproyeksikan hanya sekitar 300 ribu unit.
Urbanisasi memperburuk keadaan. Penduduk terus bergerak ke kota besar untuk mencari pekerjaan dan akses layanan. Sementara banyak rumah kosong justru berada di desa kecil atau wilayah yang ekonominya lesu. Sensus Spanyol 2021 menemukan sekitar 3,8 juta rumah kosong di lokasi yang tidak diminati pasar.
Kontrol Sewa: Solusi atau Masalah Baru?
Pemerintah Eropa kemudian memilih jalur intervensi harga. Kontrol sewa kembali menjadi senjata utama. Belanda memperluas pembatasan tarif sewa untuk sektor swasta sejak 2024. Spanyol mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pemerintah daerah membatasi kenaikan sewa. Catalonia bahkan sudah menerapkan kebijakan serupa sejak 2020.
Namun hasil di lapangan memunculkan masalah baru. Penelitian José GarcÃa Montalvo dari Pompeu Fabra University menemukan kontrol sewa di Catalonia memang menurunkan harga sewa sekitar 5% bagi penyewa lama. Namun jumlah kontrak sewa baru turun sekitar 10%. Banyak pemilik rumah memilih menahan properti mereka karena ketidakpastian aturan.
Ekonom di Esade Business School, Jorge Galindo, menggambarkan kebijakan kontrol sewa seperti “mengatur antrean tanpa memperpendek antreannya.” Orang yang sudah memperoleh rumah terlindungi. Orang yang belum mendapat rumah justru semakin tersingkir.
Solusi Berupa Insentif Pajak
Beberapa negara mulai mencari pendekatan berbeda. Portugal menurunkan pajak pendapatan sewa rumah terjangkau dari 25% menjadi 10%. Pemerintah Spanyol juga menawarkan insentif pajak bagi pemilik rumah yang tidak menaikkan harga sewa. Stockholm mengembangkan proyek rumah publik dengan komponen standar untuk memangkas biaya.
Namun pada akhirnya, Eropa tetap kembali pada satu kenyataan lama: rumah harus dibangun lebih banyak. Masalahnya, membangun rumah di Eropa sekarang sangat lambat dan mahal. Di Catalonia, proses izin pembangunan bisa memakan waktu hingga 12 tahun. Sektor konstruksi pun kekurangan tenaga kerja akibat dampak gelembung properti 2008.
Di Indonesia, tren serupa perlu diwaspadai. Kementerian PKP telah menggandeng OJK dan BI untuk menyiapkan skema sewa dulu beli rumah subsidi guna menjawab kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini menjadi bentuk antisipasi agar Indonesia tidak mengalami krisis serupa dengan Eropa.
Krisis perumahan Eropa mengajarkan satu pelajaran penting: ketika pasokan rumah tidak seimbang dengan permintaan, harga akan terus melambung dan masyarakat menengah ke bawah menjadi korban pertama. Solusinya bukan sekadar kontrol harga, tetapi percepatan pembangunan hunian yang terjangkau bagi semua kalangan.
