Jakarta — Harga rumah di Indonesia terus meroket, sementara gaji generasi milenial masih berpatokan UMR yang stagnan. Kesenjangan ini membuat mimpi memiliki hunian sendiri kian jauh dari jangkauan, bahkan bagi mereka yang sudah bekerja lebih dari satu dekade.
Laporan terbaru dari The Economist menempatkan Indonesia di peringkat keenam negara dengan hunian paling tidak terjangkau di dunia. Posisi ini mengalahkan negara-negara seperti Filipina, Sri Lanka, Thailand, India, dan Korea Selatan. Data ini memperkuat keluhan yang selama ini dirasakan masyarakat kelas pekerja di Tanah Air, bahkan dalam konteks peringkat Indonesia sebagai negara dengan harga hunian paling tak terjangkau.
Harga Rumah dan Bunga KPR Terus Melambung
Abel Anita (33 tahun), warga Jakarta, menceritakan kondisi nyata yang dihadapi generasinya. Meski belum menyerah membeli rumah, situasi ekonomi yang memburuk memaksa banyak orang memilih strategi bertahan.
“Kalau untuk menyerah mungkin enggak ya. Cuma melihat kondisi ekonomi sekarang yang makin ke sini makin parah, jadi kebanyakan orang memilih kontrak dulu sambil nabung atau investasi.”
Abel memperkirakan pendapatan minimal Rp8 juta hingga Rp10 juta per bulan menjadi syarat dasar untuk mulai memikirkan kepemilikan rumah. Namun kebutuhan hidup sehari-hari yang tinggi membuat pengumpulan uang muka tetap menjadi kendala besar.
Yang lebih mengkhawatirkan, bunga KPR berjenis floating kerap menjadi mimpi buruk debitur. Bunga yang berubah mengikuti kondisi pasar ini sering kali memaksa pemilik rumah menjual propertinya karena tak kuat menanggung cicilan yang membengkak, mirip fenomena yang terjadi dalam kasus kredit macet KPR yang melejit hingga Rp26,99 triliun.
“Rumah di Jakarta masih mahal walaupun KPR. Sekitar Rp500 juta, tapi bunganya floating yang naik setiap tahun. Itu yang bikin kebanyakan orang jual rumah karena enggak kuat cicilannya.”
UMR Belum Bisa Mengejar Harga Properti
Ghina Nanda (32 tahun), warga Depok yang bekerja di Jakarta, mengungkapkan persoalan serupa. Baginya, memiliki rumah masih menjadi impian, tetapi kemampuan finansial semakin tergerus oleh kenaikan harga properti yang tidak terbendung.
“Dalam ekonomi sekarang, kayaknya punya rumah masih jadi impian. Kalau pendapatan masih berpatokan pada UMR, agak sesak buat generasi sekarang beli rumah.”
Ghina juga menyoroti lokasi rumah subsidi yang semakin jauh dari pusat aktivitas ekonomi. Program perumahan pemerintah kerap berada di kawasan terpencil, jauh dari tempat kerja, meskipun pemerintah terus menggodok skema KPR subsidi tenor 40 tahun untuk menurunkan cicilan.
“Rumah subsidi pro rakyat sekarang sudah jauh. Masa saya cari rumah subsidi sudah ke arah sana, menuju Bandung. Kalau tempat tinggal jauh dari tempat kerja, ongkos bertambah, capek juga karena tua di jalan, harus ada kerja lebih dari satu pendapatan biar tercukupi cicil rumah.”
Bahkan di kawasan suburban seperti Depok, harga rumah sederhana di dalam gang kini mendekati Rp1 miliar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterjangkauan hunian bukan lagi masalah Jakarta saja, melainkan sudah merambah wilayah penyangga ibu kota.
“Di Depok saja rumah masuk gang sudah Rp1 miliar, apalagi Jakarta.”
UMR Didesain untuk Bujangan, Bukan Keluarga
Doni (33 tahun), warga Jakarta Utara, menambahkan bahwa upah minimum saat ini sejatinya diperuntukkan bagi pekerja lajang, bukan mereka yang sudah berkeluarga. Ketidaksesuaian ini menjadi penghalang utama dalam mewujudkan kepemilikan hunian.
“Impian banget semua orang, apalagi rumah di Jakarta.”
“Susah karena kondisi UMR saat ini minim. UMR itu diperuntukkan untuk yang bujang, bukan untuk yang sudah berkeluarga.”
Di Amerika Serikat, survei Home Affordability Survey 2025 dari Bankrate menemukan satu dari enam calon pembeli rumah tidak berhasil menemukan hunian yang sesuai kemampuan finansial selama periode 2020 hingga 2025. Mereka akhirnya mengurungkan niat membeli rumah.
Masalah milenial Indonesia bukan lagi soal keinginan memiliki rumah. Tantangan terbesar terletak pada bagaimana mengejar harga properti yang terus melambung di tengah biaya hidup yang semakin tinggi. Akibatnya, semakin banyak generasi muda memilih mengontrak, tinggal bersama keluarga lebih lama, atau mencari hunian di wilayah yang semakin jauh dari pusat kota demi mendapatkan harga yang lebih terjangkau.
Paradoks ini semakin nyata ketika di satu sisi pengembang properti justru beralih fokus ke segmen ultra premium, mengabaikan kebutuhan kelas menengah yang daya belinya terus tergerus. Kondisi ini menuntut kebijakan yang lebih agresif dari pemerintah, bukan hanya soal penyediaan rumah subsidi, tetapi juga penyesuaian struktur upah agar sejalan dengan realitas harga properti saat ini.
