Jakarta — Program bedah rumah pemerintah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menuai pujian dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menyebut skala bantuan perumahan tersebut sebagai yang terbesar sepanjang masa jabatannya sebagai Mendagri.
Tito meninjau langsung lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kendari bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Jumat 29 Mei 2026. Dalam kunjungan itu, Tito mengaku terkejut melihat besarnya anggaran dan cakupan program yang menyasar ribuan rumah tidak layak huni.
“Sepertinya selama saya jadi Mendagri, baru kali ini ada program yang betul-betul besar untuk membantu rakyat yang rumahnya tidak layak, termasuk juga membangun perumahan,” kata Tito.
Alokasi Meningkat Hampir 8 Kali Lipat dari Tahun Lalu
Data dari Kementerian PKP menunjukkan lonjakan dramatis dalam alokasi bantuan perumahan di Sulawesi Tenggara. Tahun 2025, program BSPS hanya menjangkau 1.129 unit rumah. Pada 2026, jumlah itu melonjak menjadi 8.973 unit — hampir delapan kali lipat dalam satu tahun.
Setiap penerima mendapat bantuan peningkatan kualitas rumah senilai Rp20 juta. Di Kota Kendari sendiri, pemerintah menargetkan rehabilitasi 548 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan sekitar Rp1 juta per bulan. Jumlah ini menjadi sinyal kuat bahwa program perumahan rakyat sedang dipercepat secara agresif.
Tito Minta Program Terus Berlanjut untuk Tekan Backlog
Tito menegaskan bahwa kehadirannya di Kendari bukan sekadar seremonial. Ia ingin memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan berjalan optimal dan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah harus hadir langsung untuk memahami kebutuhan masyarakat.
“Di sinilah kita ingin mengubah cara berpikir kita, agar masyarakat yang betul-betul mengharapkan tangan dari pemerintah itu betul-betul mereka menemukan tangan itu,” ujar Tito.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap Menteri PKP Maruarar Sirait yang kerap turun langsung ke lapangan. Tito berharap program ini berlanjut dan diperluas di tahun-tahun mendatang guna mengurangi backlog perumahan nasional yang masih mencapai jutaan unit.
“Kita doakan saja tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya program ini berlanjut dan bertambah terus supaya masalah yang ada, yang kita sebut dengan backlog, masalah yang ada baik orang yang tidak punya rumah maupun tidak layak huni ini makin lama makin berkurang,” pungkasnya.
Dampak Program BSPS terhadap Pasar Perumahan Regional
Program bedah rumah ini bukan sekadar soal renovasi fisik. Peningkatan kualitas hunian berpotensi mendorong nilai properti di kawasan tersebut naik secara bertahap. Masyarakat yang sebelumnya menempati rumah tidak layak huni kini mendapat akses hunian yang lebih layak dan aman.
Bagi calon pembeli rumah, program BSPS ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius menangani krisis perumahan dari akar masalahnya. Kombinasi antara renovasi rumah existing dan pembangunan perumahan baru menciptakan ekosistem hunian yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
