Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi menggodok skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun. Rencana ini menjadi angin segar bagi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini terkendala cicilan bulanan terlalu tinggi.
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan skema tenor 40 tahun mampu menekan cicilan rumah subsidi menjadi sekitar Rp773 ribu per bulan. Angka ini jauh lebih ringan dibandingkan cicilan normal KPR subsidi saat ini yang berkisar Rp1,2 juta hingga Rp1,5 juta per bulan untuk tenor 20 tahun. Sebelumnya, BRI juga sempat meluncurkan program KPR Take Over dengan tenor hingga 25 tahun untuk membantu debitur yang ingin memindahkan pinjaman ke cicilan lebih ringan.
Cicilan Lebih Ringan, tapi Pilihan Tetap di Tangan Peminjam
Maruarar menegaskan tenor 40 tahun bersifat opsional. Peminjam bisa memilih antara cicilan ringan dengan masa pinjaman panjang, atau cicilan lebih besar dengan tenor konvensional. Kebebasan ini menjadi kunci agar program tidak membebani debitur di masa tua.
“Kami ingin masyarakat punya pilihan. Yang penting bisa punya rumah dulu, cicilannya bisa disesuaikan dengan kemampuan,” ujar Maruarar dalam keterangan resminya.
Bank Siapkan Strategi Antisipasi Risiko Macet
Perpanjangan tenor bukan tanpa risiko. Sejumlah bank pelaksana sudah menyiapkan strategi agar kredit macet tidak meradang. Bank BTN misalnya, melihat rencana ini sebagai peluang untuk merambah segmen desil 1-2 yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan formal. BTN sebelumnya juga telah meluncurkan program KPR 30 tahun untuk ASN lewat Korpri BTN dengan target 5,23 juta aparatur sipil negara yang belum memiliki hunian.
Direktur Utama BRI Sunarto Soemitra menyatakan bank pelat merah itu siap mendukung sepenuhnya implementasi KPR 40 tahun. Strategi mitigasi risiko sudah disiapkan, termasuk pengetatan seleksi calon debitur dan pola asuransi kredit yang lebih kuat.
Backlog Masih Tinggi, Rumah Subsidi Jadi Solusi Utama
Data Kementerian PKP menunjukkan backlog perumahan nasional masih berada di angka sekitar 12,7 juta unit. Mayoritas kebutuhan hunian datang dari kelompok MBR yang penghasilannya di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Dengan cicilan Rp773 ribu per bulan, rumah subsidi menjadi jauh lebih terjangkau bagi pekerja informal, buruh pabrik, dan UMKM yang penghasilannya tidak menentu. Skema ini sekaligus menjawab instruksi Presiden Prabowo Subianto agar akses hunian bagi pekerja swasta semakin dipermudah.
Tahun 2026 Jadi Tahun Uji Coba
Komite Tapera dijadwalkan merampungkan finalisasi skema ini pada pekan depan. Jika tidak ada aral melintang, KPR tenor 40 tahun sudah bisa mulai ditawarkan bank pelaksana pada paruh kedua 2026.
Langkah ini sejalan dengan ambisi pemerintah menyerap 350.000 unit rumah subsidi tahun ini. Dengan cicilan yang lebih ringan, target serapan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) diprediksi bisa tercapai lebih cepat. Meski demikian, pemilik FLPP tetap aman dari kenaikan suku bunga meski BI Rate naik ke 5,25 persen, berbeda dengan KPR floating rate yang berpotensi terdampak.
Masih ada pekerjaan rumah besar yang menanti: memastikan kualitas rumah subsidi tidak dikorbankan demi cicilan murah. Sebab, cicilan ringan tak akan berguna jika hunian yang diterima tidak layak huni dalam jangka panjang.
