Jakarta — Pelemahan rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar AS memaksa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal dampaknya terhadap beban utang negara. Pernyataan ini menjadi sinyal penting bagi sektor perumahan dan properti nasional yang selama ini bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah.
Utang Valas Makin Berat, Program Perumahan Terancam Terhambat
Purbaya membenarkan bahwa pelemahan rupiah meningkatkan beban pembayaran utang negara berdenominasi valuta asing. Kupon utang memang konstan, namun nilai rupiah yang harus dibayarkan untuk menebus bunga dan pokok utang tersebut jadi jauh lebih besar.
“Kuponnya sih konstan, cuma pada waktu rupiah melemah, ya meningkat dalam rupiah pembayarannya,” ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Situasi ini berpotensi menggeser alokasi anggaran pemerintah, termasuk untuk program perumahan rakyat. Ketika beban utang membengkak, ruang fiskal untuk membiayai pembangunan rumah subsidi, FLPP, dan BSPS bisa jadi semakin sempit.
Rupiah di APBN Sudah Diuji, Tapi Realita Lebih Berat
Purbaya menegaskan bahwa pelemahan rupiah saat ini masih berada dalam range perhitungan pemerintah. Asumsi dasar APBN 2026 memang menetapkan rupiah di Rp16.500 per dolar AS, namun pemerintah sudah melakukan simulasi dengan berbagai skenario, termasuk kenaikan harga BBM.
“Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, Rp16.500, ya? Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik. Ya, kita hitung di situ, adjustment cukup tinggi,” ungkap Purbaya.
Meski demikian, realita di lapangan menunjukkan tekanan yang lebih berat dari perkiraan. Rupiah yang seharusnya berada di range Rp16.500 kini justru merosot hingga Rp18.000, selisih Rp1.500 per dolar yang berdampak besar terhadap struktur belanja negara.
Sektor Properti Perlu Waspada
Bagi sektor properti, situasi ini menuntut kewaspadaan ekstra. Kenaikan beban utang negara bisa berdampak berantai ke beberapa aspek penting industri perumahan.
Pertama, biaya impor bahan bangunan seperti semen, besi, dan material finishing yang mayoritas diimpor berpotensi naik mengikuti pelemahan rupiah. Kedua, suku bunga acuan BI yang dinaikkan menjadi 5,25 persen juga menekan daya beli masyarakat untuk mengambil KPR.
Ketiga, program percepatan 3 juta rumah yang menjadi janji pemerintah bisa terhambat jika alokasi anggaran perumahan harus dikurangi untuk menutupi beban utang yang membengkak.
Pengembang Diminta Siapkan Strategi Alternatif
Kondisi ini memaksa pengembang properti untuk berpikir lebih kreatif. Beberapa strategi yang bisa ditempuh antara lain mempercepat penjualan stok rumah yang sudah jadi, menawarkan skema pembayaran fleksibel, dan memperluas pasar ke segmen menengah bawah yang masih didukung program subsidi pemerintah.
Pengamat ekonomi properti menilai bahwa meski tantangan besar, sektor perumahan tetap memiliki fundamental yang kuat. Kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia masih sangat tinggi, dan pemerintah dipastikan tidak akan mengabaikan program perumahan rakyat meski di tengah tekanan fiskal.
Yang pasti, langkah Purbaya dalam mengelola ekspektasi pasar menjadi kunci. Kejelasan kebijakan fiskal ke depan akan menentukan apakah sektor properti bisa bertahan atau justru terjebak dalam siklus pelemahan yang berkepanjangan.
