Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia tengah memacu pembangunan kompleks rumah susun subsidi raksasa di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proyek hunian vertikal ini menargetkan 141.000 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan progres konstruksi berjalan lancar. Dari total 8.600 tiang pancang yang dibutuhkan, sebanyak 1.836 unit sudah terpasang per akhir Mei 2026. Tahapan test pile menjadi penanda bahwa fondasi proyek sudah memasuki fase kritis.
“Progres pembangunan masih sesuai rencana dan sudah masuk pada tahapan test pile,” ujar Maruarar saat meninjau langsung lokasi proyek, Minggu (31/5/2026).
Lippo Group Hibahkan Lahan 30 Hektare
Skema pembiayaan proyek ini mengadopsi model kolaborasi unik. Kementerian PKP berperan sebagai regulator, Danantara menangani pembiayaan dan konstruksi, sementara Lippo Group menghibahkan lahan seluas 30 hektare untuk tiga lokasi pembangunan.
CEO Lippo Group James Riady menegaskan komitmen pihaknya terhadap percepatan penyelesaian proyek. Ia menyebut kawasan Meikarta sebagai pusat industri strategis yang membutuhkan hunian terjangkau bagi ribuan pekerja pabrik. Skema rusun subsidi ini mirip dengan konsep hunian MBR yang juga diusung KAI di kawasan Manggarai melalui rusun cicilan Rp2,9 juta per bulan.
“Kawasan sekitar Meikarta ini merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Sekitar 50 persen industri di Indonesia berada di di di sekitar sini dengan ribuan pabrik,” jelas James Riady.
Dampak Ekonomi hingga 0,8 Persen ke PDB
James Riady juga membeberkan proyeksi dampak ekonomi yang signifikan. Berdasarkan perhitungan internal Lippo Group, proyek Meikarta berpotensi menyumbang 0,4 hingga 0,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
“Menurut perhitungan kami, proyek di Meikarta ini bisa menyumbangkan sekitar 0,4 hingga 0,8 persen terhadap GDP sehingga dampaknya sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar James Riady.
Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyambut baik percepatan proyek ini. Ia memastikan seluruh perizinan pembangunan sudah memenuhi persyaratan 100 persen dan tinggal menunggu penerbitan surat resmi dari Dinas Cipta Karya.
Timeline Pembangunan hingga 2028
Rencana pembangunan mengikuti jadwal yang ketat. Land clearing dimulai Februari 2026, ground breaking Maret 2026, struktur ke atas Agustus 2026, dan serah terima ditargetkan Agustus 2028. Percepatan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam aturan rusun subsidi 2026 dengan tenor 30 tahun.
Proyek ini menjadi jawaban atas kebutuhan hunian vertikal terjangkau di kawasan industri terpadu. Dengan cicilan yang disesuaikan kemampuan MBR, rusun subsidi Meikarta diharapkan membuka akses kepemilikan rumah bagi pekerja pabrik yang selama ini kesulitan menjangkau hunian layak.
Kehadiran 141.000 unit hunian ini juga sejalan dengan tren pergeseran menuju hunian vertikal, terutama di kawasan padat industri seperti Bekasi. Permintaan terhadap hunian vertikal TOD terus meningkat seiring melambatnya penjualan rumah tapak di tengah tekanan suku bunga dan nilai tukar rupiah.
