Jakarta — Bank Rakyat Indonesia (BRI) menguasai lebih dari setengah pangsa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Indonesia per Mei 2026. Dengan realisasi Rp9,2 triliun, bank pelat merah ini menyumbang 54 persen dari total distribusi nasional program pembiayaan yang menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor perumahan.
Capaian tersebut terungkap dalam pertemuan antara Direktur Utama BRI Hery Gunardi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung BRI, Jakarta Pusat, Senin (25/05/2026). Pertemuan itu membahas perkuatan pembiayaan rumah subsidi tapak, rumah subsidi rusun, hingga rencana pengembangan kota baru satelit.
BRI Gerak Cepat Salurkan Pembiayaan Perumahan
“Kami berdiskusi bagaimana caranya untuk menyalurkan pembiayaan perumahan bersubsidi dan juga KUR perumahan,” ujar Hery Gunardi. Ia menegaskan BRI mampu bergerak cepat dalam merealisasikan program pembiayaan yang tengah didorong pemerintah. Kecepatan eksekusi menjadi kunci mengapa bank terbesar di Indonesia ini bisa mengambil peran dominan dalam program KUR Perumahan.
Koordinasi antara perbankan dan pemerintah menjadi elemen krusial dalam memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tanpa sinergi kedua pihak, target perumahan nasional sulit tercapai mengingat kebutuhan hunian terjangkau yang masih sangat besar. Capaian BRI ini melengkapi dominasi BRI di pasar KPR subsidi 2026 yang mencakup Rp9,2 triliun pembiayaan kepada nasabah.
Sasaran UMKM: Kontraktor, Developer, hingga Toko Bangunan
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa KUR Perumahan difokuskan bagi UMKM yang bergerak di sektor suplai perumahan. Tiga profesi utama yang menjadi sasaran adalah kontraktor, pengembang (developer), dan toko bangunan. Program ini diharapkan memperkuat rantai pasok industri perumahan nasional dari hulu hingga hilir.
“KUR Perumahan itu, Kredit Usaha Rakyat Perumahan bagi UMKM. Untuk sisi supply ada tiga profesi, kontraktor, developer, dan toko bangunan,” kata Maruarar Sirait.
Penerima program memiliki batas maksimal permodalan Rp10 miliar dengan omzet hingga Rp50 miliar. Dengan kriteria tersebut, UMKM berskala kecil hingga menengah dapat terakomodasi untuk ikut serta dalam ekosistem pembiayaan perumahan nasional.
Dua Insentif Utama: Pinjaman Revolving dan Subsidi Bunga
Pemerintah menawarkan dua manfaat utama bagi pelaku usaha yang mengikuti program KUR Perumahan. Pertama, fasilitas pinjaman revolving hingga Rp20 miliar yang memungkinkan UMKM memutar modal secara berkelanjutan. Kedua, subsidi bunga sebesar 5 persen yang membuat beban cicilan jauh lebih ringan dibandingkan pinjaman komersial biasa.
“Apa manfaatnya? Ada dua. Yang pertama pinjaman revolving sampai Rp20 miliar, ini besar sekali. Yang kedua ada subsidi bunga sebesar 5 persen,” jelas Maruarar.
Kombinasi plafon pinjaman tinggi dan subsidi bunga ini menjadikan KUR Perumahan sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan roda industri perumahan. Pelaku UMKM tidak perlu lagi terbebani biaya modal yang mahal, sehingga harga hunian untuk masyarakat bisa tetap terjangkau. Sebelumnya, BRI juga menggelontorkan Rp9,2 triliun untuk KUR Perumahan guna memperkuat UMKM sektor properti nasional.
Dengan realisasi Rp9,2 triliun yang sudah dicatat BRI, target penyaluran KUR Perumahan nasional di tahun 2026 berpotensi melampaui ekspektasi. Langkah agresif ini sejalan dengan ambisi pemerintah membangun 3 juta rumah setiap tahun guna menutup backlog perumahan yang masih mencapai jutaan unit. Pergerakan ini juga turut didukung oleh Bank Syariah Nasional yang menguasai 84% pasar KPR subsidi syariah dan siap menyalurkan KUR Perumahan Rp500 miliar.
