Jakarta — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan harga rumah subsidi melalui program FLPP tidak akan naik dalam waktu dekat. Pernyataan ini langsung menanggapi usulan sejumlah pengembang yang meminta pemerintah menaikkan harga jual patokan rumah bersubsidi di seluruh Indonesia. Tekanan biaya konstruksi yang terus meningkat membuat pengembang properti harus menghadapi dilema besar antara menahan biaya atau menaikkan harga jual.
Fahri menyampaikan sikap tegas pemerintah saat ditemui di Tangerang, Banten, Rabu (14/1/2026). Keputusan ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghadirkan rumah murah bagi seluruh masyarakat.
Pengembang Minta Harga Naik, Ini Alasannya
Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya, menjelaskan pengembang mendesak Kementerian PKP agar segera mengevaluasi harga jual patokan rumah subsidi. Permintaan ini muncul di tengah meningkatnya beban biaya konstruksi serta sulitnya mendapatkan suplai tanah atau land bank.
Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang diperketat pemerintah semakin mempersempit akses pengembang terhadap lahan baru. Ditambah lagi, penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dan laju inflasi secara langsung mengerek biaya operasional pengembang di lapangan. Bahkan harga material bangunan yang meroket 15 persen akibat pelemahan rupiah semakin memberatkan beban pengembang rumah subsidi.
“Setelah UMP 2026 dan inflasi dirumuskan, serta dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, Kementerian PKP harus segera mengevaluasi harga patokan rumah subsidi di seluruh Indonesia,” ujar Bambang kepada Bisnis, dikutip Minggu (4/1/2026).
Skema Baru: Rusun di Tanah Negara
Fahri menambahkan pemerintah tengah menggodok skema baru untuk menjaga keterjangkauan harga rumah. Salah satunya melalui pembangunan hunian rakyat di atas lahan milik negara, termasuk rencana pembangunan rumah susun (rusun) di eks kompleks rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan.
Anggota Satgas Perumahan, Panangian Simanungkalit, menjelaskan pengembangan rusun tersebut merupakan strategi pemerintah mencapai target 3 juta rumah. Dari jumlah itu, 1 juta akan dibangun di perkotaan dan 2 juta melalui skema renovasi perbaikan rumah di perdesaan.
“Ide kita jangan 3 juta rumah itu dibangun semua yang penting adalah 2 juta renovasi karena perbaikan rumah lebih penting daripada pembangunan rumah kalau di perdesaan. Nah 1 jutanya didukung lewat pembangunan rusun di kota,” jelasnya dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Rusun Rp360 Juta dengan Sertifikat HGB
Nantinya satu unit rusun tersebut akan dijual mulai dari Rp360 juta. Masyarakat yang membeli akan mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan tenggat waktu tertentu. Hal ini karena rusun berdiri di tanah atau aset milik negara seluas 23 hektare (Ha). Skema ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses hunian terjangkau, termasuk melalui program BTN yang telah menyalurkan 6 juta rumah subsidi dengan digitalisasi sebagai kunci jangkauan masyarakat unbanked.
Fahri menegaskan tren kebijakan harus dibikin murah. Pemerintah masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terkait sebelum mengambil langkah lebih lanjut soal harga rumah subsidi di Indonesia.
“Trennya harus dibikin murah ya. Makanya di dalam kebijakan nanti ya mudah-mudahan ini kan tidak naik, kita tunggu Perpresnya dulu ya,” kata Fahri.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah lebih memilih menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah ketimbang memenuhi tuntutan pengembang untuk menaikkan harga rumah subsidi. Di tengah tekanan biaya konstruksi yang terus meningkat, tantangan bagi pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga dan kelangsungan bisnis pengembang perumahan nasional.
