Jakarta — Pemerintah mengumumkan langkah agresif untuk menekan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai Rp300 triliun per tahun. Kementerian Perhubungan menempatkan transportasi massal perkotaan sebagai senjata utama dalam perang meluangkan anggaran negara dari cengkeraman subsidi energi yang membengkak. Sebelumnya, Indonesia bahkan menjadi satu-satunya negara di dunia yang menerapkan BBM Solar Campur Sawit 50 Persen untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengungkap data yang mencengangkan. Biaya transportasi saat ini menggerus 30 hingga 40 persen pendapatan masyarakat. Sementara sektor transportasi menyerap 90 persen dari total subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun.
“Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun,” kata Aan Suhanan dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (28/5).
20 Kota Jadi Target Pengembangan Angkutan Massal
Kemenhub mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Program ini menargetkan pengurangan durasi perjalanan, peningkatan aksesibilitas, dan optimalisasi kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
“Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien,” ujar Aan.
Dampak ketidakseimbangan transportasi ini sangat nyata. Waktu perjalanan semakin memanjang, kerugian akibat kemacetan membengkak, polusi udara makin parah, dan akses masyarakat terhadap pendidikan serta pekerjaan semakin terhambat. Kondisi ini makin kritis di tengah anjloknya harga minyak dunia hampir 17% dalam dua pekan terakhir.
Trans Batam Jadi Model Pengembangan BRT
Kota Batam menjadi salah satu contoh keberhasilan pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema Buy the Service (BTS). Pemerintah Kota Batam menambah armada Trans Batam secara bertahap sejak 2024. Dari 20 unit di tahun 2024, bertambah 13 unit di 2025, dan kembali menambah 19 unit di 2026 sehingga total armada mencapai 52 unit.
“Kami melihat penguatan Trans Batam dilakukan konsisten, penambahan armadanya bertahap sejak 2024 hingga penambahan 19 unit di 2026,” ucap Aan.
Seluruh armada siap melayani lima koridor strategis menuju Batam Centre, yakni Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa. Sistem pembayaran non-tunai dan integrasi antarmoda Trans Batam, termasuk konektivitas menuju Bandara Hang Nadim, juga sudah diterapkan.
Digitalisasi Transportasi Jadi Kunci Efisiensi
Selain pengembangan infrastruktur, Kemenhub juga mendorong digitalisasi layanan transportasi daerah. Berbagai aplikasi dan platform sudah disiapkan, mulai dari Mitra Darat untuk membantu operator, Teman Bus untuk informasi rute, hingga executive dashboard dan digital checker app untuk pemantauan standar pelayanan.
“Jika tersedia transportasi publik yang efisien maka dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan serta menjadi upaya mencegah krisis energi,” kata Aan menegaskan urgensi transformasi ini.
Langkah Kemenhub ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius memangkas beban subsidi BBM yang selama ini menjadi lubang besar dalam APBN. Dengan transportasi massal yang terintegrasi dan efisien, harapannya beban subsidi bisa terurai secara bertahap tanpa mengorbankan mobilitas masyarakat. Strategi ini sejalan dengan program subsidi EV berbasis nikel untuk 200 ribu unit yang juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap BBM fosil.
