Jakarta — Pemerintah Singapura resmi mengumumkan pembatasan baru untuk mencegah praktik flipping properti di segmen Executive Condominium (EC), kategori hunian semi-publik yang menjadi incaran spekulan dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini diambil setelah harga properti di kota keuangan tersebut terus melonjak, memaksa pemerintah bertindak tegas.
Apa Itu Executive Condominium dan Mengapa Jadi Target?
Executive Condominium merupakan perumahan semi-publik yang dibangun oleh developer swasta. Fasilitasnya setara kondominium — kolam renang, gym, taman bermain — namun harganya lebih terjangkau karena pembeli bisa mengajukan subsidi pemerintah. Segmen ini diperkenalkan tiga dekade lalu sebagai jembatan bagi warga Singapura yang penghasilannya di atas batas flat publik namun belum mampu membeli kondominium swasta.
Masalahnya, selisih harga antara EC dan kondominium swasta makin tipis. Banyak pemilik EC menjual unit mereka segera setelah masa tinggal wajib berakhir, meraup keuntungan besar dari pasar sekunder. Praktik inilah yang disebut flipping — membeli properti lalu menjualnya kembali dalam waktu singkat untuk cuan. Fenomena spekulasi serupa juga terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk tren sewa rumah yang menguat di tengah tekanan global.
Aturan Baru: Masa Tinggal Wajib Dilipat Ganda
Menteri Pembangunan Nasional Singapura, Chee Hong Tat, mengumumkan bahwa masa tinggal wajib pemilik EC akan dilipat ganda menjadi 10 tahun. Selama periode itu, pemilik dilarang menyewakan seluruh unit, menjualnya kepada warga asing atau penduduk tetap, serta membeli rumah lain.
“Kami harus memenuhi permintaan perumahan yang terus kuat sambil menangani kebutuhan yang semakin beragam di setiap tahap kehidupan,” kata Chee dalam pidatonya, Jumat (8/5).
Selain itu, pemilik harus menunggu 15 tahun sebelum bisa menjual EC kepada orang asing dan badan usaha. Developer juga dilarang menawarkan skema pembayaran ditunda untuk EC yang belum selesai dibangun — skema yang sebelumnya memungkinkan pembeli menunda sebagian besar pembayaran hingga unit siap huni.
Pasar Saham Developer Langsung Merah
Pengumuman ini langsung mengguncang pasar saham. City Developments Ltd., pemain utama di segmen EC, anjlok hingga 2,4 persen. Frasers Property Ltd., yang juga pernah membangun proyek serupa, turun hingga 4,4 persen sekaligus melaporkan penurunan laba semester pertama.
CEO Frasers Property, Panote Sirivadhanabhakdi, menyebut langkah ini bagaikan pedang bermata dua. “Perusahaan akan berhati-hati, namun harga properti masih diperkirakan akan naik,” ujarnya dalam konferensi pers pasca-kinerja keuangan.
Developer Tersisa Dapat Bonus Tak Terduga
Nicholas Mak, kepala riset portal properti Mogul.sg, mencatat bahwa aturan baru hanya berlaku untuk lahan yang dijual pemerintah dengan tender ditutup pada atau setelah 8 Mei. Artinya, lima proyek EC yang belum diluncurkan justru mendapat “bonus tak terduga” karena perubahan ini memperkuat daya tawar harga mereka.
Aturan ini merupakan bagian dari serangkaian kebijakan yang sebelumnya telah diperkenalkan Singapura untuk mendinginkan pasar properti. Pemerintah kota itu sebelumnya mengenakan pajak 60 persen untuk pembelian oleh orang asing, serta memperketat pajak bagi penjual properti swasta yang ingin melakukan flipping.
Pelajaran untuk Pasar Properti Indonesia
Singapura bukan satu-satunya negara yang bergulat dengan spekulasi properti. Di Indonesia, fenomena serupa juga terjadi di kawasan-kawasan premium Jakarta dan Bali, meski belum separah Singapura. Regulasi yang ketat tentang masa tinggal wajib dan pembatasan penjualan kembali bisa menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia dalam mengatur pasar properti agar tetap terjangkau bagi masyarakat luas.
Tak hanya soal spekulasi, tantangan properti Indonesia juga mencakup risiko alam. Kawasan Pantura Jawa, misalnya, menghadapi ancaman serius dari banjir rob yang mengancam 55 juta jiwa dan properti bernilai triliunan rupiah. Di sisi lain, tren hunian vertikal sebagai alternatif rumah tapak terus menggeliat di tengah keterbatasan lahan.
Dengan lonjakan harga yang terus berlanjut, kebijakan Singapura mengirimkan sinyal jelas: pasar properti membutuhkan pengawasan aktif agar tidak menjadi lahan spekulasi yang merugikan pembeli rumah pertama kali.
