Jakarta — Pemerintah Indonesia bersama perbankan dan pelaku industri properti sedang menyiapkan jalur pembiayaan rumah baru bagi pekerja informal. Skema ini menjadi angin segar bagi jutaan pengemudi ojek online, pedagang, freelancer, dan pelaku UMKM yang selama ini terkendala akses KPR.
Masalah utamanya bukan soal kemampuan bayar. Mayoritas pekerja informal sebenarnya memiliki arus kas harian yang stabil. Namun sistem perbankan tradisional hanya mengenal dokumen formal seperti slip gaji dan rekening koran — dua hal yang nyaris tidak dimiliki oleh sekitar 60% tenaga kerja nasional yang mayoritas mengandalkan KPR untuk memiliki rumah.
Rent to Own: Cicil Dulu, Urusan SLIK Nanti
Skema yang kini mulai dibahas adalah rent to own atau cicil dulu, miliki kemudian. Konsep ini memungkinkan calon pembeli membuktikan kemampuan cicilan secara langsung selama periode tertentu sebelum akad kredit resmi ditandatangani.
Endang Kawidjaja, Tenaga Ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menegaskan bahwa banyak pekerja informal yang sebenarnya mampu mencicil rumah. Mereka hanya terkendala SLIK atau sistem pencatatan kredit yang belum mengakomodasi pola pendapatan tidak tetap.
“Kenapa rent to own? Karena sebenarnya para informal ini maupun formal yang punya kendala BI checking belum tentu tidak punya kemampuan bayar cicilan. Tapi mereka belum apa-apa sudah terhadang SLIK-nya,” ujar Endang dalam Diskusi Media Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).
BSN Siapkan Pembiayaan Syariah Fleksibel
Bank Syariah Nasional (BSN) menjadi salah satu lembaga keuangan yang paling aktif menyiapkan produk khusus bagi pekerja non-fixed income. Salah satu model yang dikembangkan adalah akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) yang memungkinkan penyesuaian cicilan sesuai pola pendapatan nasabah.
Putri Alfarista Lufianingrum, Mortgage Financing Division Head BSN, menjelaskan bahwa pekerja informal sebenarnya memiliki penghasilan yang cukup besar. Hanya saja, data tersebut sulit dibaca oleh sistem perbankan karena tidak tercatat secara administratif.
“Konsumen sebenarnya punya penghasilan, tapi memang tidak tercatat. Itu yang kadang membuat bank sulit melakukan analisa,” ujar Putri.
Dengan skema MMQ, cicilan bisa disesuaikan secara bertahap. Misalnya, dua tahun pertama nasabah membayar Rp1 juta per bulan, lalu naik menjadi Rp1,5 juta setelah penghasilan meningkat. Seluruh skema transparan sejak awal.
Digital Footprint Bisa Jadi Alternatif Kredit Skoring
Pengamat properti Marine Novita menilai bahwa sistem KPR di Indonesia masih terlalu berorientasi pada pekerja formal. Padahal tren ekonomi digital menunjukkan bahwa banyak pekerja online memiliki arus kas harian yang lebih stabil dibanding pekerja kantoran konvensional.
Ia mencontohkan pengemudi ojek online yang penghasilannya masuk setiap hari. Data transaksi digital tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai alternatif kredit skoring, bukan hanya mengandalkan rekening koran konvensional.
“Kalau Gojek itu penghasilannya tiap hari. Jadi jangan melulu lihat rekening koran, lihat juga digital footprint-nya,” kata Marine.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kepemilikan rumah yang lebih inklusif. Jika skema ini berhasil diimplementasikan, jutaan pekerja informal di seluruh Indonesia berpotensi mendapatkan akses pembiayaan perumahan yang selama ini tertutup oleh birokrasi perbankan tradisional — sejalan dengan program BTN yang menyalurkan 6 juta rumah subsidi dengan digitalisasi untuk menjangkau masyarakat unbanked.
Di sisi lain, langkah ini juga melengkapi berbagai kebijakan kemudahan akses perumahan yang telah diluncurkan pemerintah, termasuk skema KPR 40 tahun dengan cicilan mulai Rp700 ribuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
