Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap praktik penagihan utang oleh perusahaan pembiayaan dan pinjaman online (pinjol). Tindakan tegas ini muncul di tengah maraknya keluhan masyarakat soal perlakuan intimidatif dari debt collector yang kerap melanggar batasan hukum. Bagi pemilik rumah yang sedang dalam status kredit macet atau cicilan tertunggak, pemahaman tentang aturan baru ini jadi krusial.
OJK Bongkar Praktik Debt Collector yang Melanggar Batas
Sejumlah kasus penagihan ilegal terungkap dalam beberapa bulan terakhir. OJK mencatat adanya modus operandi yang makin beragam, mulai dari penagihan di luar jam operasional hingga penggunaan jasa layanan darurat secara fiktif untuk menekan debitur. Kasus teranyar melibatkan perusahaan fintech lending Indosaku yang didenda OJK sebesar Rp875 juta setelah terbukti membiarkan debt collector-nya melakukan praktik penagihan yang melanggar regulasi.
“Setiap perusahaan pembiayaan wajib memastikan pihak ketiga yang menagih mematuhi prosedur yang ditetapkan OJK,” ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Perusahaan Pembiayaan OJK dalam keterangan resminya.
Batasan Waktu dan Larangan yang Harus Diketahui Pemilik KPR
Aturan penagihan yang ditetapkan OJK melalui POJK memberikan batasan jelas bagi para penagih utang. Debt collector dilarang melakukan penagihan di luar pukul 08.00 hingga 21.00 waktu setempat. Mereka juga dilarang menggunakan kata-kata kasar, mengancam, mengintimidasi, atau menyebarkan informasi pribadi debitur kepada pihak ketiga tanpa izin.
Bagi pemilik rumah yang memiliki cicilan KPR atau pinjaman multiguna dengan jaminan sertifikat, aturan ini memberikan perlindungan hukum yang jelas. Jika debt collector melampaui batas, debitur berhak melaporkan kepada OJK atau kepolisian.
Dampak Kenaikan Utang Pinjol ke Sektor Properti
Data OJK per Maret 2026 mencatat total utang pinjol di Indonesia tembus Rp101 triliun. Angka ini menunjukkan tren kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Banyak peminjam pinjol yang ternyata juga memiliki kewajiban cicilan properti, baik KPR maupun pinjaman multiguna dengan agunan rumah.
Ketika utang pinjol menumpuk, debitur kerap terjebak dalam siklus penagihan yang agresif. Situasi ini berpotensi mengganggu kemampuan membayar cicilan rumah, yang pada akhirnya bisa berujung pada kredit macet dan proses sita jaminan oleh bank pemberi KPR. Terkait hal ini, kenaikan BI Rate ke 5,25% juga berkontribusi meningkatkan beban cicilan bagi pemilik KPR yang sudah tertekan.
Strategi Perlindungan Bagi Pemilik Rumah
Para ahli keuangan menyarankan beberapa langkah preventif bagi pemilik rumah yang juga memiliki utang pinjol. Pertama, pastikan untuk selalu memprioritaskan cicilan KPR dibanding utang konsumtif. Kedua, manfaatkan layanan pengaduan resmi OJK jika mengalami praktik penagihan yang melanggar aturan.
Ketiga, segera restrukturisasi cicilan apabila mengalami kesulitan keuangan sebelum status kredit berubah menjadi macet. Bank-bank besar seperti BTN dan BRI saat ini masih menawarkan program restrukturisasi bagi debitur yang terdampak pelemahan ekonomi. Menariknya, data BRI menunjukkan nasabah KPR 40 tahun rata-rata melunasi cicilan dalam 10 tahun saja, yang menunjukkan pentingnya disiplin keuangan jangka panjang.
Regulasi Baru Dorong Industri Lebih Transparan
OJK juga mewajibkan seluruh perusahaan pembiayaan untuk mencatat setiap interaksi penagihan secara digital. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap aktivitas debt collector di lapangan. Perusahaan yang gagal mengendalikan pihak ketiganya terancam sanksi pencabutan izin usaha.
Langkah tegas OJK ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih sehat, sekaligus melindungi hak-hak konsumen properti dari praktik penagihan yang tidak berperikemanusiaan. Masyarakat yang merasa dirugikan dapat menghubungi Layanan Konsumen OJK di 157 atau melalui email [email protected].
